Abstrak Diplomasi secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan futuristis. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201731Strategi Diplomasi Republik Indonesia Guna Mencapai Kepentingan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional Pendekatan Historis dan FuturistisOleh Boy Anugerah, DPP PA GMNI Bidang Politik Luar Negeri dan Pertahanan Keamanan 2015-2020, Alumnus FISIP Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran dan Magister Ketahanan Nasional Universitas Junian Endiartia, Asosiasi Analis Kebijakan secara praktis dan teoritis merupakan aktivitas politik yang dimainkan oleh suatu negara dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Terlepas dari kontestasi pemikiran dalam studi hubungan internasional antara kaum realis dengan liberalis, serta positivis dengan pasca positivis, diplomasi sendiri memainkan peran vital sebagai pengejawantahan politik luar negeri suatu negara. Republik Indonesia, sejak memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini, mengalami pergantian rezim dari masa ke masa. Masing-masing rezim memiliki corak sendiri dalam memainkan diplomasi sebangun dengan tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi. Kerapkali pelaksanaan diplomasi mampu menyokong pencapaian kepentingan nasional, namun tidak mempertimbangkan aspek ketahanan nasional. Tapi tak sedikit yang mampu menyelaraskan ini dibuat dengan maksud untuk mencapai beberapa objektif, yakni penelaahan ke masa lampau mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh sebuah rezim, membaca pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh rezim yang sedang berkuasa, serta ekspektasi diplomasi yang seharusnya dijalankan pada masa yang akan datang dengan penekanan pada keselarasan antara pencapaian kepentingan nasional dengan kukuhnya ketahanan nasional. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan analitik dengan merujuk pada pendekatan historis dan Kunci Diplomasi, Kepentingan Nasional, Ketahanan Nasional Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201732PENDAHULUANDiplomasi sejatinya bukan merupakan terminologi baru dalam studi hubungan internasional ataupun praksis politik luar negeri. Ia merupakan wujud konkret dan teknis bagaimana suatu negara hendak merealisasikan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya. Sebagian kalangan menganggap bahwa diplomasi bisa dikategorisasikan sebagai sebuah studi tersendiri yang tersusun atas aspek ontologis1, epistemologis2, serta aksiologis3 seperti yang digariskan dalam filsafat ilmu. Kalangan lainnya menempatkan diplomasi sebagai sebuah seni merujuk ketiadaan rigiditas dalam implementasinya. Sebagai seni, pokok persoalan diplomasi adalah bagaimana mencapai tujuan, improvisasi merupakan suatu hal yang jamak dalam Ernest Satow pada tahun 1922 mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara Sejalan dengan definisi Satow, Barston mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antarnegara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan-kunjungan, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dari sudut pandang Ilustrasi Tyograph Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201733kesejarahan historis, praktik-praktik diplomasi dapat ditelusuri dari sejarah peradaban India dan Tiongkok kuno. Dalam kitab Arthasastra karangan Kautilya, dijelaskan bahwa hubungan dengan negara-negara luar serta negosiasi dapat dijalankan oleh Duta, Duta Besar atau Envoy. Secara mendalam, Arthasastra mengklasifikasikan 3 tiga macam jenis duta. Pertama, Nisrstrarta, yaitu Duta Besar Berkuasa Penuh. Kedua, Parimitarta, yang memiliki kekuasaan terbatas dalam melakukan perundingan. Ketiga, Sasanahara, yang kedudukannya sedikit lebih tinggi dar ipada pembawa Selain di India, diplomasi juga sudah dikenal di zaman Tiongkok kuno. Diplomasi diperkenalkan oleh Confusius lahir 2500 tahun yang lalu di Tiongkok kepada murid-muridnya. Dasar ajarannya adalah penolakan untuk mempercayai bahwa perang merupakan suatu kondisi yang alami dalam masyarakat. Ia menjelaskan bahwa adalah suatu hal yang wajar jika seseorang bekerjasama, untuk bekerja keras, bukan untuk saling memanfaatkan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Confusius juga mengajarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik protokol dalam praktik diplomasi, sejarah, puisi, dan menyelenggarakan Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri karena diplomasi merupakan implementasi dari kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih. Di banyak negara, kebijakan luar negeri diformulasikan oleh Menteri Luar Negeri beserta jajarannya. Implementasi diplomasi, baik secara unilateral, maupun bilateral serta kegiatan sehari-hari dapat dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan-perwakilan yang ditempatkan di luar negeri dan di dalam organisasi-organisasi yang dicirikan oleh kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi, informasi serta komunikasi telah menghasilkan sedikit pergeseran pada makna diplomasi. Jika kaum konservatif berpandangan bahwa fungsi-fungsi diplomasi hanya dapat dilakukan oleh pejabat resmi yang ditunjuk, kalangan reformis mengemukakan sebuah antitesis bahwasanya diplomasi saat ini tidak lagi menjadi monopoli pejabat formal. Siapapun dapat memainkan peran diplomasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Mahasiswa dan para pelajar di luar neger i, misalnya, dapat melakukan diplomasi melalui forum-forum diskusi akademik di kampus. Para pebisnis dan pedagang internasional, dapat memainkan peran diplomasi dengan menjalankan fungsi-fungsi perdagangan yang mendukung perekonomian nasional. Singkat kata, globalisasi telah mencairkan definisi rigid tentang pelaksanaannya, diplomasi tidak bisa terlepas dari siapa yang memimpin atau berkuasa di suatu negara. Warna dan corak diplomasi akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor idiosinkratik yang melekat pada rezim tersebut. Secara terperinci, faktor idiosinkratik tersebut meliputi, platform atau ideologi yang dianut oleh pemimpin serta partai politik yang berkuasa, latar belakang pendidikan serta sosial budaya pejabat formal yang ditunjuk, kapasitas, dan kapabilitas organisasi yang memainkan peran-peran diplomasi, termasuk kemampuan menjalin komunikasi antar organisasi, baik internal, maupun eksternal. Tidak ketinggalan juga relasi antara rezim penguasa dengan masyarakat madani, menjadi faktor penting dalam proses idiosinkratik rezim memainkan peran vital yang menentukan quo vadis diplomasi suatu negara, apa yang menjadi rujukan atau pedoman praktik diplomasi tetaplah menjadi hal yang pertama dan utama. Improvisasi pada tataran pelaksanaanya dimungkinkan karena seturut dan menyesuaikan dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201734tantangan yang dihadapi serta pergerakan lingkungan strategik yang tentu saja bersifat sangat sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat penuh tak ketinggalan melakukan praktik-praktik diplomasi untuk mendukung pencapaian kepentingan nasionalnya. Secara garis besar, yang menjadi kepentingan nasional Indonesia tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta memelihara ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan Indonesia dalam praksis diplomasi adalah prinsip politik luar neger i bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terikat pada blok atau kekuatan manapun. Indonesia selalu berada pada posisi independen. Sedangkan aktif bermakna bahwa Indonesia selalu siap untuk ber partisipasi dalam memelihara dan mewujudkan tata dunia yang adil, damai, makmur, serta merujuk pada dua hal di atas tujuan nasional serta prinsip politik luar negeri bebas aktif, para pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, beserta segenap jajarannya dalam kabinet, menjalankan praktik diplomasi guna mencapai kepentingan nasional. Apapun warna, seni, ataupun corak yang mereka mainkan, kiblat, dan orientasi diplomasi berada pada titik yang tulisan ini akan dijelaskan mengenai pola-pola diplomasi yang dimainkan oleh pemimpin Indonesia dari masa ke masa dengan mengambil sampel Soekarno, Soeharto, serta Joko Widodo. Pola-pola diplomasi yang ditempuh akan dilihat lebih lanjut kesesuaiannya dengan pedoman diplomasi, efektivitas, dan efisiensinya dalam rangka mencapai kepentingan nasional, ser ta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Lesson learned dari para pemimpin tersebut lebih lanjut akan digunakan untuk merumuskan praksis diplomasi yang paling relevan untuk diterapkan oleh Indonesia pada masa yang akan dan Muatan DiplomasiJika negara adalah sebuah entitas politik, bangsa merupakan entitas sosial budaya, maka pemerintah adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi kedua entitas tersebut. Jika diplomasi adalah sebuah konsepsi teroritis sekaligus praksis yang merupakan kepanjangan tangan kebijakan atau politik luar negeri suatu negara, maka rezim diplomasi adalah aparatus atau pelaksana fungsi-fungsi dalam diplomasi tentang rezim diplomasi akan menempatkan kita pada diskursus yang cukup luas, termasuk ragam kontestasi dalam diksursus tersebut. Rezim diplomasi jamaknya terdiri atas presiden sebagai kepala negara beserta birokrasinya yang menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, khususnya para diplomat formal yang tergabung dan mewadah dalam kementerian luar negeri. Jika diskursus sedikit digeser pada ranah kontestasi, akan kita dapati bahwasanya rezim diplomasi akan menyeret masuk aktor-aktor non-formal seperti mereka yang tergabung dalam masyarakat madani. Mereka yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat, kalangan pers, pebisnis, pengusaha, seniman, pelajar, dan mahasiswa, serta siapapun yang berstatus warga negara suatu negara, dapat memainkan fungsi diplomasi. Dalam bahasa intelektual, kondisi ini dinamakan sebagai diplomasi multi jalur. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201735Kembali kepada rezim diplomasi klasik yang dibahas sebelumnya. Dalam sebuah rezim diplomasi, ada muatan yang diusung. Muatan di sini bermakna tidak sekedar pada tataran apa yang menjadi kepentingan nasional saja kepentingan nasional multi faset - ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ser ta pertahanan dan keamanan, tapi juga mengandung jiwa zaman zeitgeist yang menjelaskan apa tantangan serta lingkungan strategik yang dihadapi pada masa tersebut. Muatan diplomasi inilah yang akan menjelaskan mengapa sebuah rezim memilih corak, warna, serta pola diplomasi tertentu, meskipun pada hakikatnya diferensiasi tersebut tetaplah bermuara pada kiblat yang Kepentingan Nasional dan Ketahanan NasionalSetiap negara-bangsa yang berdaulat, dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan negara lainnya, selalu diderivasi oleh motif untuk mencapai kepentingan nasional. Lebih lanjut, kepentingan nasional ini merupakan refleksi dari target yang lebih besar, yakni tujuan nasional. Kepentingan nasional dapat bersumber dari aspirasi domestik suatu negara, juga produk dari kondisi dan eksistensi sistem internasional- tempat di mana suatu negara menjadi nasional dan ketahanan nasional merupakan dua terminologi yang memiliki makna yang berbeda. Ketahanan nasional merujuk kepada situasi dan kondisi di mana suatu negara-bangsa memiliki daya tahan atau kemampuan untuk tetap tangguh dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, ser ta tantangan AGHT, baik yang berasal dari dalam, maupun dari luar. Kepentingan nasional dan ketahanan nasional , dalam konteks implementasi diplomasi suatu negara, selalu menempati dua kemungkinan. Mereka dapat selaras satu sama lain, tapi juga memiliki posibilitas untuk saling menjelaskan kondisi di atas, kita dapat melihat daya tahan Jerman dan Prancis dalam perang melawan terorisme. Atribut sebagai anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO menempatkan mereka, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk mendukung Amerika Serikat yang melancarkan Global War on Terrorism GWOT pasca serangan teroris pada tanggal 11 September 2001. Pilihan mereka untuk terlibat di front depan bersama Amerika Serikat dalam memerangi teroris, khususnya di Irak dan Afghanistan, merupakan sebuah bentuk diplomasi pertahanan- serang dan terjang musuh terlebih dahulu. Dalam konteks ini, mereka yang menjadi sekutu Amerika Serikat dalam NATO, termasuk Jerman dan Prancis telah mencapai apa yang menjadi kepentingan nasionalnya, yakni partisipasi dan eksistensi dalam perang melawan terorisme. Namun demikian, mereka melakukan sedikit pengabaian pada kapasitas mereka untuk melenting ketika menerima konsekuensi dari keterlibatan tersebut. Pada level domestik, baik Jerman, maupun Prancis, menerima tekanan dari masyarakat dalam negerinya yang tidak menyetujui keterlibatan mereka dalam perang yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Konsekuensi yang lebih fatal yang mereka terima adalah dijadikannya Jerman dan Prancis sebagai sasaran terorisme itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan instabilitas politik dan keamanan di kedua negara. Secara singkat, kondisi ini merupakan benturan antara upaya mencapai kepentingan nasional, serta konsekuensi logis terhadap ketahanan kasus lainnya adalah ketika Donald Trump mengeluarkan kebijakan Buy America yang notabene mengingkari kodrat Amerika Serikat sebagai pengusung liberalisme dan kapitalisme akut. Kebijakan Trump ini bisa disebut sebagai diplomasi ekonomi yang mampu menyesuaikan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201736antara kepentingan nasional jangka pendek Amerika Serikat di bidang ekonomi, dengan upaya untuk menjaga daya tahan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang sedang berada pada kondisi krisis dan pasca krisis. Tujuan Trump hanya satu, menyelamatkan Amerika Serikat sebagai sebuah negara-bangsa yang besar, meskipun tanpa sungkan melakukan Indonesia Era SoekarnoIndonesia pada era Soekarno adalah Indonesia yang sedang bergerak the moving Indonesia. Istilah bergerak di sini mengacu pada upaya Indonesia untuk membangun secara terus-menerus dan berkesinambungan, baik dalam hal negara state building, maupun bangsa nation building.Sebagai sebuah negara-bangsa yang baru merdeka, terlebih lagi Indonesia juga menghadapi tekanan dari segala arah pemberontakan di level domestik serta upaya penjajahan kembali oleh Belanda, Indonesia mau tidak mau harus menempuh diplomasi dengan tujuan utama, yakni menegaskan eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang berdaulat serta menentang segala macam bentuk penjajahan dan penindasan suatu negara-bangsa terhadap negara-bangsa diplomasi Indonesia pada era Soekarno dapat disimak dari berbagai perhelatan yang digelar ser ta ragam kerja sama yang ditelurkan. Beberapa diantaranya yakni, pertama, Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Secara umum, konferensi ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi serta sosial budaya antara negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan dalam rangka menentang praktik-praktik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201737Kedua, Indonesia berpartisipasi dalam Gerakan Non-Blok, yakni kelompok negara-negara yang menolak untuk mengutub pada Blok Amerika Serikat dan Blok Uni Soviet. Gerakan ini merupakan wujud ekspresi dari negara-negara yang konsisten untuk menjadi independen dan tetap teguh berjuang dalam mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Secara historis, gerakan ini merupakan produk unggulan yang muncul dari sebuah dunia yang dibelenggu oleh Perang Dingin yang kerapkali, karena superioritas Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu, mampu menyeret negara-negara lainnya yang lebih kecil untuk menjadi penyokong kedua negara besar diplomasi lainnya dari era Soekarno adalah munculnya istilah yang sangat fenomenal di jagad diplomasi antar negara pada masa itu, yakni “go to hell with your aid” serta dikotomi antara Old Established Countries OLDEFOS dengan New Emerging Forces NEFOS. Kedua hal tersebut menunjukkan antipati serta resistensi Indonesia pada masa itu terhadap segala bentuk penjajahan di muka bumi, baik kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan secara klasik, maupun Indonesia pada era Soekarno terhadap segala bentuk penjajahan juga dapat dibaca dari sikap agresif Indonesia terhadap Malaysia pada tahun 1962 hingga tahun 1966. Pada September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia, menyusul pembentukan Federasi Malaysia yang mencakup daerah-daerah bekas jajahan Inggris di Kalimantan Utara. Soekarno pada masa itu menyerukan konfrontasi fisik dengan Malaysia yang dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”. Istilah ini merupakan wujud ekspresi lugas rezim Soekarno yang menolak eksistensi Inggris yang menjadikan Malaysia sebagai boneka untuk mencapai dari sisi metode yang digunakan, diplomasi era Soekarno adalah diplomasi yang sesuai dengan jiwa zamannya. Status Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka menuntut untuk diperlukannya penekanan serta pengakuan atas kedaulatan Indonesia dari negara-negara lain. Lebih lanjut, diplomasi era Soekarno menyiratkan pesan bahwa meskipun Indonesia adalah negara yang baru merdeka, namun mampu menunjukkan gaungnya sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan karena mampu menggalang massa negara lain yang belum merdeka dan baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika untuk bergerak bersama menentang penjajahan di seluruh muka bumi. Diplomasi Indonesia era Soekarno adalah diplomasi yang mampu mencapai kepentingan nasional serta mengukuhkan ketahanan nasional. Indonesia mampu mendapatkan dukungan, pengakuan, serta simpati dari negara-negara lain, khususnya kawasan Asia dan Afrika. Indonesia berkontribusi dalam rekonstruksi tata dunia yang jauh lebih adil. Indonesia juga mampu mewujudkan stabilitas di segala lini sebagai buah dari ketahanan nasional yang mampu dijaga dengan Era SoehartoSituasi politik internasional pada era Soekarno dan Soeharto sejatinya tidak terlalu berbeda. Keduanya sama-sama menghadapi kondisi di mana terjadi perebutan pengaruh dan pertarungan kekuasaan antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya juga sama-sama menghadapi situasi dan kondisi politik domestik yang bisa dikatakan belum stabil. Perbedaannya, jika Soekarno berada pada titik permulaannya, maka Soeharto berada pada fase di mana kedua kondisi tersebut berada pada titik yang semakin sama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang tidak terlalu berbeda, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201738baik Soekarno, maupun Soeharto memiliki cara pandang dan strategi yang berbeda dalam pelaksanaan praktik diplomasi. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari beberapa kasus. Pertama, terkait hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Jika Soekarno menjadi inisiator kebijakan “Ganyang Malaysia”, maka Soeharto mengambil kebijakan pada masanya untuk memperbaiki hubungan kedua negara. Elson dalam tulisannya di Biografi Politik Soeharto yang ditulis pada tahun 2001 menilai langkah normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari penyelesaian masalah dalam negeri pasca tragedi Gerakan 30 September 1965. Dipaparkan oleh Nelson, bahwa Soeharto memandang kebijakan konfontasi dengan Malaysia merupakan taktik Partai Komunis Indonesia PKI untuk menceburkan Indonesia pada sebanyak mungkin konfrontasi agar PKI bisa menghimpun sebanyak mungkin kekuatan untuk melakukan pemberontakan dan memegang kekuasaan. Dari sudut pandang yang lebih jauh, kebijakan Soeharto melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia merupakan strategi untuk mempermudah hubungan dengan negara-negara Barat dalam rangka mendapatkan bantuan melakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia, Soeharto kemudian menempuh kebijakan dengan mengumumkan bergabungnya kembali Indonesia ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah sebelumnya pada tanggal 31 Desember 1964, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Langkah besar lainnya yang ditempuh oleh Soehar to adalah menetapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Roeder dalam tulisannya “The Smiling General” yang dikeluarkan pada tahun 1969 mengatakan bahwa Soeharto memandang pentingnya memperbaiki kondisi di dalam negeri dibandingkan mengumandangkan semangat penyelamatan umat manusia dalam lingkup internasional, meskipun juga disadari bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di berbagai level juga harus diplomasi era Soeharto lainnya yang menjadi legasi bersejarah dalam tata hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya adalah peran Indonesia yang membidani lahirnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Perbara atau yang lebih dikenal dengan nama ASEAN. Peran ASEAN pada masa tersebut sangatlah vital mengingat konstelasi politik pada masa Perang Dingin begitu bipolar. Pilihan pada masa itu seolah-olah hanyalah dua, menjadi sekutu Amerika Serikat atau menjadi penyokong Uni Soviet. Indonesia pada era Soeharto, bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menegaskan standing position yang berbeda. Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya tidak memihak siapapun. Negara-negara ASEAN menegaskan bahwa komitmen mereka adalah mewujudkan tata dunia yang adil dan damai. Dalam konteks kawasan, negara-negara tersebut memandang bahwa soliditas kawasan dalam mewujudkan stabilitas politik, ekonomi, serta sosial budaya di dalam negeri masing-masing serta kawasan secara keseluruhan merupakan proritas dan jauh lebih penting ketimbang berkonfrontasi satu sama beberapa produk diplomasi di atas, kita bisa mengamati dan menarik kesimpulan mengenai pilihan pola, corak, dan warna diplomasi yang dimainkan pada rezim Soeharto. Jika objektif nasional yang hendak dicapai oleh Soekarno beserta birokrasinya adalah penegasan eksistensi sebagai negara yang baru merdeka, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain, maka jiwa zaman pada era Soeharto Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201739mendorong Soeharto beserta birokrasinya untuk menjalankan diplomasi pada tataran yang bersifat lebih lanjut, diplomasi seutuhnya demi mengukuhkan legitimasi Indonesia di panggung internasional. Dalam persepsi Soeharto dan birokrasinya, kebijakan konfrontatif ala Soekarno tidak lagi relevan diterapkan pada saat jiwa zaman menuntut untuk dilakukan pembangunan yang bersifat nasional dan internasional. Sistem internasional pada masa itu lebih menuntut sebuah negara untuk berkontribusi dan bekerja sama sebanyak-banyaknya dengan negara normalisasi hubungan dengan Malaysia serta bergabungnya kembali Indonesia ke dalam PBB, Soeharto seolah hendak mengirimkan pesan kepada dunia internasional bahwasanya Indonesia adalah negara yang cinta damai, negara yang jauh lebih matang dibandingkan saat-saat awal kemerdekaan. Soeharto juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berpikiran solutif dan mampu membaca konstelasi politik kawasan dengan menjadi inisiator berdirinya dari sisi pencapaian kepentingan nasional, diplomasi pada era Soeharto benar-benar mampu memenuhi kepentingan nasional Indonesia pada masa itu. Aspirasi domestik bisa dipenuhi melalui pembangunan nasional di segala lini, sedangkan kebutuhan di dunia internasional bisa dicapai melalui keterlibatan dan kontribusi Indonesia di berbagai forum, baik yang sifatnya regional, maupun global. Namun demikian, pencapaian diplomasi pada era Soeharto memiliki beberapa kekurangan. Sumber kekurangan tersebut terdapat pada level domestik Indonesia. Tidak bisa dimungkiri bahwasanya pilihan diplomasi yang begitu berbeda dengan corak yang ditempuh oleh Soekarno pada masa lampau merupakan produk konflik politik di dalam negeri. Soeharto begitu membenci komunisme sehingga memilih penumpasan komunis dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Beberapa kebijakan luar negeri era Soekarno pun dianggap sebagai bentuk daya upaya pihak komunis di dalam negeri untuk menggalang kekuatan. Fakta ini bukanlah kondisi yang bisa ditutup-tutupi. Pihak internasional, khususnya Amerika Serikat bisa membaca situasi ini. Amerika Serikat beserta negara-negara sekutunya seakan mendapatkan “angin” untuk memasukkan kepentingannya di dalam negeri. Jika Soekarno lebih cenderung kekiri-kirian dan menjalin hubungan yang mesra dengan Tiongkok dan Rusia, maka Amerika Serikat dan negara-negara Barat adalah pilihan yang tepat bagi Soeharto yang begitu membenci rezim awalnya, strategi diplomasi Indonesia pada era Soeharto bisa memenuhi dua aspek utama yang dibutuhkan oleh Indonesia, yakni pencapaian kepentingan nasional serta upaya memperkukuh ketahanan nasional. Namun dalam implementasi selanjutnya, begitu tergantungnya Soeharto pada kekuatan Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang rapuh. Pembangunan nasional dibangun atas dasar penindasan terhadap kelompok kritis di dalam negeri serta hutang-hutang yang terakumulasi dari berbagai donator Barat menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Kondisi inilah yang menyebabkan ambruknya rezim Soeharto di penghujung abad ke-20. Krisis moneter dan pergantian kekuasaan pada tahun 1998 merupakan katastrofi terbesar kedua setelah tragedi 30 September 1965 yang menempatkan posisi diplomasi Indonesia begitu rapuh di panggung Widodo dan Diplomasi Era KiniJika sebelumnya analisis dilakukan pada dua pembabakan besar dalam sejarah Indonesia, yakni rezim orde lama Soekarno dan rezim orde baru Soeharto, dengan tidak menegasikan eksistensi dan kontribusi Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201740dari Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, serta Susilo Bambang Yudhoyono, kali ini akan diangkat satu dua kebijakan luar negeri dan pola diplomasi rezim yang berkuasa saat ini, yakni rezim Presiden Joko internasional pada masa Joko Widodo menjabat saat ini adalah sistem internasional yang begitu cair. Jika sistem internasional pada masa Soekarno dan Soeharto bersifat bipolar, maka pada era Joko Widodo, sistem internasional begitu multipolar. Definisi multipolar di sini merujuk pada kondisi bahwa tidak ada lagi blok yang menjadi patron bagi negara-negara lain seperti halnya pada masa Perang Dingin. Negara-negara di dunia memiliki independensi ser ta otoritas penuh dalam melakukan interaksi dengan negara lain dalam rangka pencapaian kepentingan sistem internasional bersifat begitu cair, namun tantangan dan hambatan yang harus dihadapi begitu kompleks. Pertama, metamorfosis ancaman yang mengalami pergeseran makna dari tradisional ke non-tradisional. Kedua, aktor hubungan internasional yang begitu eksis saat ini adalah aktor-aktor non-negara sebagai anak kandung globalisasi yang begitu masif. Ketiga, dunia dirundung berbagai permasalahan global yang begitu multi faset seperti konflik antarnegara, kerentanan kerja sama kawasan, perubahan iklim, kelangkaan pangan, efek korosif perusahaan transnasional dan multinasional di negara-negara berkembang, konflik peradaban yang semula dianggap mitos namun selalu menemui relevansinya, serta masih banyak kondisi ini, Joko Widodo beserta birokrasinya menempuh langkah bijak. Pola, corak dan strategi diplomasi Indonesia ditempatkan pada posisi yang sesuai, yakni merujuk kepada atribut nasional Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam menyikapi isu Palestina dan Israel. Indonesia tetap pada posisi mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Salah satu langkah konkret yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia era Joko Widodo adalah dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi KTT Luar Biasa ke-5 Organisasi Konferensi Islam OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan kota suci Yerusalem. Pada pertemuan tersebut, Indonesia begitu persisten memperjuangkan Palestina yang merdeka dan berdaulat. KTT tersebut menghasilkan keputusan yakni penegasan kembali posisi negara-negara OKI yang selalu konsisten mendukung Palestina serta sikap terhadap kota suci berikutnya yang dirujukkan kepada atribut nasional yang melekat kepada Indonesia adalah visi untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Tidak dimungkiri bahwa kebijakan politik pemerintah pra-Joko Widodo seakan menegasikan dan tutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia adalah negara bahari. Hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Belum lagi jika menilik betapa strategisnya posisi Indonesia dalam perdagangan internasional karena berada pada posisi silang dua benua dan dua singkat, kebijakan Poros Maritim Dunia era Joko Widodo adalah kebijakan yang hendak mengoptimalkan seluruh sumber daya maritim Indonesia dalam rangka mencapai kepentingan nasional. Berbicara mengenai sumber daya maritim artinya berbicara mengenai potensi-potensi perairan Indonesia khususnya lautan, beserta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan maritim juga bersifat multi aspek, artinya tidak terkonsentrasi pada aspek militer saja Angkatan Laut Republik Indonesia, tapi juga aspek perdagangan infrastruktur, sarana, dan prasarana. Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201741Indonesia adalah negara maritim dari sisi atribut nasional. Namun demikian, apakah Indonesia adalah sebuah negara yang berkekuatan maritim, itu menjadi pokok persoalannya. Poros Maritim Dunia yang digagas rezim Joko Widodo adalah upaya untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang berkapasitas maritim. Kekayaan maritim Indonesia sifatnya tidak lagi potensial, tapi harus diberdayakan seoptimal mungkin demi Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Cita-cita ini sedang dalam kondisi “menuju”. Terlepas dari hasil yang dicapai, visi Poros Maritim Dunia ini adalah sebuah langkah maju dan kesadaran Indonesia akan diri dan era Joko Widodo adalah diplomasi yang sangat peka terhadap lingkungan strategik. Asia Tenggara masih menjadi lingkungan strategik yang pertama dan utama bagi Indonesia. Indonesia begitu persisten dan konsisten dalam mendukung Visi ASEAN 2020, yakni mendukung terbentuknya komunitas ASEAN yang solid di segala lini. Indonesia juga selalu mendorong negara-negara ASEAN untuk selalu mengedepankan instrumen ASEAN dalam penyelesaian setiap permasalahan yang dapat berdampak pada politik dan keamanan di Asia Tenggara saat ini bisa dikatakan tidak begitu kondusif. Eksistensi Islamic State IS telah merambah kawasan Asia Tenggara dan mengobarkan konflik di beberapa titik Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Asia Tenggara juga dirundung konflik dengan Tiongkok terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Tercatat 4 empat negara anggota ASEAN yang menjadi claimant states, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Laut Cina Selatan tentu saja menempatkan Indonesia pada posisi yang sulit. Tiongkok merupakan negara yang penting dalam aspek perdagangan Indonesia. Status Tiongkok sebagai kekuatan baru dunia dari sisi militer dan ekonomi juga menjadi pertimbangan tersendiri. Namun demikian, negara-negara ASEAN yang terlibat dalam konflik juga menempati posisi penting dalam diplomasi Indonesia, bahkan mereka bisa disebut sebagai saudara satu kawasan. Menyikapi kondisi ini, diplomasi era Joko Widodo dijalankan secara bijak dengan mengacu kembali kepada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia menegaskan posisinya sebagai mediator yang adil. Indonesia tidak memihak siapapun dan ber komitmen agar semua negara yang terlibat konflik dapat menahan diri dan mencari solusi melalui mekanisme hukum yang garis besar, setidaknya sampai saat ini, pilihan taktik, strategi, corak dan warna diplomasi era Joko Widodo cukup mampu mewadahi dua objektif utama yang hendak dicapai, yakni kepentingan nasional dan ketahanan nasional. Joko Widodo dan birokrasinya, jika dibandingkan dengan situasi internasional pada era Soekarno dan Soeharto, menghadapi kondisi yang tidak begitu ekstrem. Kapasitas domestik dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan juga berada pada level kondusif untuk mendukung kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia di panggung internasional. Dukungan dari masyarakat madani juga mengalir deras demi menegaskan eksistensi Indonesia di panggung Penutup Quo Vadis Diplomasi Indonesia?Diplomasi sebagai pengejawantahan kebijakan dan politik luar negeri suatu negara memainkan peran vital sebagai bentuk eksistensi dan kontribusi terhadap sistem internasional dan masyarakat global. Diplomasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional yang seoptimal mungkin sudah selaiknya dilaksanakan dalam kerangka yang selaras dengan Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201742regulasi domestik dan peraturan-peraturan internasional yang ditetapkan. Pelaksanaan diplomasi oleh suatu negara sudah semestinya tidak bersifat unilateral dengan mengabaikan eksistensi dan kepentingan negara-negara lain, juga kepentingan kawasan tempat negara tersebut memiliki postur diplomasi yang kuat. Secara formal, Indonesia memiliki kapasitas institusional yang mumpuni dalam menyelenggarakan politik luar negeri. Hal ini tercermin dari kinerja Kementerian Luar Negeri RI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sumber daya manusia yang dimiliki Kementerian Luar Negeri RI pun bisa dikatakan mumpuni karena terus-menerus ditingkatkan kapasitas dan informal, diplomasi multi jalur yang dijalankan oleh warga negara Indonesia dengan beragam okupasi yang mereka miliki masih selaras dengan kepentingan nasional. Kemudahan dalam akses informasi dan komunikasi menjadi kuda pacu yang tangguh dalam mendukung diplomasi multi jalur tersebut. Kunci utamanya hanya satu, yakni fakta bahwa warga negara Indonesia memiliki nasionalisme yang begitu tinggi. Hal ini secara sederhana bisa dilihat dari betapa reaktifnya warga negara Indonesia di dunia maya ketika harga diri dan martabat Indonesia dicemarkan oleh kasus-kasus yang mungkin tidak terjadi by design dengan negara tetangga catatan kritis sebagai bahan masukan dan mungkin panduan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia ke depan adalah sebagai berikut1. Perlu ditegaskan kembali apa yang menjadi lingkaran konsentris dalam strategi diplomasi Indonesia. Hal ini bertujuan agar diplomasi Indonesia lebih bersifat terarah dan memiliki Asia Tenggara seyogianya selalu ditempatkan sebagai lingkaran konsentris yang pertama dan utama. Saat ini muncul gejala-gejala bahwasanya kawasan Asia Tenggara terlalu kecil dan kurang berpengaruh terhadap kiprah diplomasi Indonesia di panggung Meskipun Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris yang per tama dan utama, perlu dilakukan penguatan pengaruh pada lingkaran konsentris lainnya. Lingkaran pertama yang bisa dikuatkan pengaruhnya adalah Pacific Islands Forum yang sangat penting artinya bagi identitas kebhinnekaan Indonesia. Struktur kedua adalah pembangunan dialog dengan negara-negara kawasan Pasifik Barat Daya yang terdiri atas Indonesia, Timor Timur, Papua New Guinea, Filipina, Australia, serta Selandia Baru. Ketiga, perlu dilaksanakan konsultasi trilateral antara Indonesia, Timor Timur, dan Australia di mana dibutuhkan pengelolaan hubungan yang lebih intens diantara ketiga negara merujuk faktor kesejarahan diantara mereka. Objektif yang hendak dicapai dari konsultasi ini adalah sebuah relasi segitiga yang harmoni serta lepas dari dendam Kebangkitan Asia Timur perlu direspon secara cermat dan bijak. Indonesia bisa menjadikan kisah sukses Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai pedoman dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas domestik dan internasional. Untuk itu, hubungan yang erat dan sinergis perlu semakin ditingkatkan dengan ketiga negara Kritisisme dalam diplomasi bukanlah hal yang tabu atau perlu dihindari. Indonesia tidak perlu takut untuk bersuara lantang di panggung internasional terhadap isu-isu yang begitu krusial untuk disikapi. Indonesia harus mampu bersikap kritis terhadap struktur Dewan Keamanan PBB DK PBB yang begitu kental Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September 201743akan hegemoni negara-negara besar pemenang Perang Dunia ke-2. Upaya mendapatkan posisi pada keanggotaan tidak tetap DK PBB saja tidak cukup. Perlu upaya diplomasi luar biasa dan penggalangan dukungan secara masif dari negara-negara lain untuk mereformasi DK PBB. Indonesia juga harus meningkatkan derajat pengaruh dan tekanannya terhadap upaya menyukseskan mimpi Palestina yang merdeka, lepas dari belenggu dan kebiadaban Perlu dijaga situasi dan kondisi perpolitikan domestik yang aman dan kondusif. Politik luar negeri dan diplomasi bukanlah suatu hal yang terpisah atau tercerabut dari kondisi domestik. Keduanya selalu bergerak dalam ranah inter-mestik, keterhubungan satu sama lain. Situasi dan kondisi domestik yang tidak stabil, tentu saja akan menjadi faktor pengendur upaya dan bobot diplomasi di kancah Ontologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai apa yang Epistemologis dari sisi filsafat ilmu adalah mengenai bagaimana cara mengkaji Aksiologis dari sisi filsafat ilmu adalah terkait kegunaan atau fungsi suatu Sir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, 1922, hal. Barston, Modern Diplomacy, Longman, 1997, hal. Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, 1985, hal. Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, 1960, hal. Sukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. ehar to- da n- keb ij aka n- luar-n eg er i-ri/ , diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Ar tikel Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul Kasus-kasus tersebut antara lain pencaplokan hasil seni dan budaya Indonesia oleh Malaysia, serta kasus bendera terbalik dalam buku panduan SEA Games di Malaysia tahun Makarim Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, hal. PUSTAKASumber BukuSir Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, Longman Green and Co, NY, Barston, Modern Diplomacy, Longman, Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 31 September Kangle, Kautilya Arthasastra Bagian III, University of Bombay, Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, Wibisono, Tantangan Diplomasi Multilateral, LP3ES, Jakarta, Internethttp//b to-dan-kebijakan-luar-negeri-ri/, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, Pukul Opini Boy Anugerah, Membaca Geodiplomasi RI di Asia Tenggara, pada baca-geo diplomas i-ri-di-asia-tenggara/2017-08-10, dunduh pada tanggal 29 Agustus 2017, pukul WIB. Ahmad Zainal MustofaThis article explains the cooperative relationship in the defense sector between Indonesia and Saudi Arabia. Diplomatic relations between the two countries are well established. Saudi Arabia and Indonesia have a relationship with each other in carrying out their foreign policy. The method used in this research is descriptive analytical method and defense diplomacy approach as a means to elaborate the discussion. After doing research, it can be concluded that in carrying out political policies, especially foreign countries, these two countries have a cooperation program in the defense sector. This cooperation program in the defense sector is a diplomatic effort of the two countries to strengthen national security. Defense diplomacy carried out by Indonesia against Saudi Arabia includes the exchange and education of military soldiers, in the fields of technology and humanitarian missions. Diplomatic relations with Saudi Arabia are the main attraction for Indonesia, considering that Indonesia has national interests with Saudi Arabia both in the defense sector and in other and The Chinese WayH G Creel, Confusius and The Chinese Way, Harper and Row, NY, DjelantikDiplomasi Antara Teori Dan PraktikSukawarsini Djelantik, Diplomasi antara Teori dan Praktik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.

Tag tujuan diplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan brainly Diplomasi Adalah Oleh Guru Ekonomi Diposting pada Oktober 7, 2021 Sarjana Ekonomi - Hai sobat lagi dalam artikel kesayangan Anda. Pada pembahasan kali ini, akan membahas mengenai Diplomasi.

Jawaban untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia PEMBAHASAN Bentuk perjuangan dengan cara melakukan berbagai perundingan agar kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia diakui oleh dunia internasional disebut perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara damai tanpa perlawanan fisik senjata, yaitu dengan melakukan perundingan diantara kedua belah pihak. Salah satu upaya diplomasi Indonesia adalah lewat Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renvile, Perjanjian Roem Royen Dan Konferensi Meja Bundar. Maksud dari perjuangan diplomatif adalah perjuangan melalui perundingan. Adapun tujuan diplomasi pemerintah ke berbagai negara adalah untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Jadi, jawaban soal di atas adalah untuk mendapat pengakuan atas kemerdekaan Indonesia.

FungsiIdeologi adalah. Jawab: A. menjadi upaya dalam menghadapi persoalan masyarakat dan bangsa dalam aspek kehidupan B. menjadi pedoman bagi sekelompok masyarakat dalam bertindak C.sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dalm kurun waktu yang panjang, D. menjadi kekuatan untuk daerah tertentu dalam memberi semangat

Tujuan Diplomasi, Fungsi & Sejarah Diplomasi di Indonesia – Apa itu Diplomasi? Secara umum atau dalam arti luas bahwa pengertian diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui perundingan untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara baik dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional. Yang dimaksud Diplomasi menurut Kamus Besar Bahasa Republic of indonesia KBB bahwa diplomasi adalah sebagai urusan penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Bisa juga diartikan sebagai urusan kepentingan sebuah negara dengan perantaraan wakil-wakilnya di negara lain. Daftar Isi i Sejarah Diplomasi Yang Terjadi di Republic of indonesia 2 Tujuan Utama Diplomasi 1. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Ekonomi 2. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Budaya iii. Tujuan Diplomasi Dalam Bidang Politik 4. Tujuan Diplomasi dalam Ideologi 3 Fungsi-Fungsi Diplomasi 1. Fungsi Representing 2. Fungsi Protecting three. Fungsi Negotiating 4. Fungsi Reporting 5. Fungsi Promoting 1. Fungsi Representasi two. Fungsi Negosiasi 3. Fungsi Reporting 4 Prinsip Diplomasi Sejarah Diplomasi Yang Terjadi di Indonesia Berkaca pada sejarah Indonesia, Diplomasi memiliki fungsi besar terhadap yang dirasakan negara Indonesia saat ini. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Sjahrir untuk mendapatkan pengakuan internasional atas keberadaan Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat yang dikenal dengan “Diplomasi Syahrir”. Baik itu pengakuan secara de jure ataupun de facto. Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum internasional bahwa indonesia secara resmi diakui dari dunia luar. Sedangkan de Facto bahwa indonesia telah memenuhi unsur negara berdaulat dan memiliki pemimpin. Prinsip dasar politik luar negeri dan diplomasi Indonesia adalah “bebas aktif”. Hal itu saat dikemukakan pertama kali pada tahun 1946 oleh Sjahrir pada Asia Conference di New Delhi. Kembali diperjelas pada sidang “Komite Nasional Republic of indonesia Pusat” oleh Chiliad. Hatta yang berjudul “mendayung antara dua karang”. Maksud dari arti diplomasi bebas aktif Republic of indonesia ini, ketika ditelaah arti Bebas adalah bahwa Indonesia berhak mementukan penilaian dan sikap kita sendiri terhadap masalah dunia. Selain itu bebas dari keterikatan pada satu Blok kekuatan di dunia serta persekutuan militernya. Yang dimaksud dengan Aktif adalah secara aktif dan konstruktif. Dalam berupaya menyumbang tercapainya kemerdekaan yang hakiki, perdamaian dan keadilan di dunia, sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Contoh yang lain saat Indonesia bertemu dengan Filipina. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI diwakili langsung oleh Ir. Soekarno. Begitu pula Negara Filiphina yang diwakili oleh Elpidio Quirino masing-masing kepala negara pada pertemuan Konferensi New Delhi yang diadakan 22 sampai dengan 25 Januari 1949. Pertemuan itu diselenggarakan oleh Perdana Menteri Nehru dari Republic of india dengan tujuan untuk mempertimbangkan pernyataan kemerdekaan Republic of indonesia. Ada banyak lagi hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Tujuan Utama Diplomasi Diketahui bahwa Tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kepentingan nasional suatu negara. Selain itu terdapat tujuan yang lebih khusus dalam hal bidang ekonomi dll yang dapat dilihat dibawah ini ane. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Ekonomi Tujuannya adalah faktor yang menjadi pilihan utama dalam diplomasi. 2. Tujuan Diplomasi dalam Bidang Budaya Dalam budaya, diplomasi bertujuan untuk memamerkan keagungan kebudayaan suatu negara yang juga dapat mempengaruhi pendapat umum masyarakat dan negara yang di kunjungi. 3. Tujuan Diplomasi Dalam Bidang Politik Dalam politik, diplomasi bertujuan untuk memberikan keamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya dalam mencegah negara-negara lain bergabung melawan suatu negara tertentu dan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional secara damai. iv. Tujuan Diplomasi dalam Ideologi Maksud dari hal ini adalah untuk memberikan pengaruh dan memasukan sebanyak mungkin negara lain kedalam blok ideologinya untuk meminimalisir terjadinya konflik dan adanya lawan serta dapat memelihara sistem politik, ekonomi dan sosial didalam suatu negara dan mencoba menyebarkan sistem-sistem politik, ekonomi dan sosial negara lawan. Dalam buku berjudul “ Kautilya’s concept of affairs a new interpretation ” oleh Kautilya menjelaskan bahwa tujuan utama diplomasi adalah pengamanan kepentingan negara atau secara khusus penjaminan keuntungan maksimum negara sendiri. Selain itu, menurut Kautilya berarti kepentingan pada seperti komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, ekonomi, pengembangan budaya dan ideologi, perdagangan dan kepentingan, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain, dan lain-lain. Selain itu, dalam acara Workshop on Diplomacy and Model United nations dengan tema“Promoting Diplomacy as a Tool Resolving Future Global Challenge” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Reza Bayu Oktavian Arief Southward. IP menyampaikan bahwa tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan world peace. Maksud dari Reza Bayu Oktavian Arief adalah agar mencipatakan rasa aman dan sejahtera untuk masyarakat dunia. Hal itu diperlukan dengan adanya gerakan atau tempat yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas yang berfungsi menyalurkan pendapatnya terkait dengan penyelesaian konflik di negara-negara yang berkonflik. Fungsi-Fungsi Diplomasi Secara umum, macam-macam tugas dan fungsi dari diplomasi dibedakan oleh Oana Iucu 2010 dalam “Diplomacy and Diplomatic Function bahwa terdapat atas 4 fungsi yaitu representing, protecting, negotiating, reporting, dan promoting. Maksud dari fungsi diplomasi ini adalah 1. Fungsi Representing Maksud Representing perwakilan adalah seorang diplomat untuk mewakili sebuah negara-bangsa di negara penerima dan memperjuangkan kepentingan yang ditugaskan kepadanya. 2. Fungsi Protecting Fungsi Protecting perlindungan sebagai bentuk perlindungan kepentingan nasional negara dan warga negara yang diwakilinya di negara penerima berdasarkan batas-batas hukum internasional. 3. Fungsi Negotiating Arti dari fungsi Negotiating perundingan adalah fungsi yang berkaitan pada peran diplomat sebagai seorang negosiator dalam memperjuangkan kepentingan nasional negara yang diwakilinya. four. Fungsi Reporting Yang dimaksud dengan Reporting pelaporan yaitu untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugas, pengamatan dan analisis di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya di negara penerima atau organisasi internasional. 5. Fungsi Promoting Fungsi ini yaitu untuk meningkatkan kerjasama multidimensional di antara negara yang diwakilinya dengan negara penerima Iucu, 2010. Sedangkan menurut Norman dan Howard C Parkins yang menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi utama diplomasi yaitu fungsi representasi, negosiasi dan reporting . Maksud dari ketiga fungsi ini adalah 1. Fungsi Representasi Yang dimaksud dengan Fungsi Representasi adalah seorang diplomat yang bertindak dalam mewakili suatu negara untuk perundingan dan merepresentasikan negaranya dengan negara lain. 2. Fungsi Negosiasi Sedangkan arti dari fungsi negosiasi adalah fungsi yang dimana suatu negara melakukan negosiasi atau berunding dengan negara lain. 3. Fungsi Reporting Sedangkan yang terakhir adalah fungsi yang diartikan sebagai bentuk laporan dan perlindungan terhadap kepentingan bangsa dan warganya di negara lain. Prinsip Diplomasi Menurut Kautilya bahwa terdapat empat prinsip sebagai musical instrument dalam diplomasi. Adapun keempat prinsip yaitu sama, dana, denda, dan benda. Maksud dari teori Kautilya adalah perdamaian atau negosiasi, memberi hadiah atau konsensi, menciptakan perselisihan, mengancam atau menggunakan kekuatan nyata. Ilustrasi Gambar Tujuan Diplomasi, Fungsi & Contoh Sejarah di Indonesia Demikianlah informasi mengenai Tujuan Diplomasi, Fungsi Diplomasi, & Contoh Sejarah Yang Pernah terjadi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam Berbagi Teman-Teman. . 60 25 350 104 195 136 88 130

tujuan diplomasi indonesia ke berbagai negara adalah untuk mendapat dukungan